Cari Blog Ini

Memuat...

Jumat, 28 Oktober 2011

MENGUKUR KEBERHASILAN PEMBANGUNAN


Oleh: Muhammad Hilman Fikri

Mahasiswa Administrasi Negara FISIP UNTIRTA

Sudah 60 tahun lebih kita merdeka, sudah bertahun-tahun pula kita berganti pemimpin, sudah ratusan kali rancangan dan perencanaan pembangunan diterapkan untuk negara ini. Sudah puluhan peraturan yang ditelurkan untuk mengikat para investor dalam rangka perkembangan pembangunan, dari Repelita pada jaman soeharto hingga pembentukan Tim Indonesia Bangkit jaman Soesilo Bambang Yudhoyono. Maka bolehlah kini kita ingin sedikit mengukur dan menanyakan sampai sejauh mana sebenarnya pembangunan di Indonesia ini. Apakah memang persepsi pemerintah yang mengatakan bahwa laju indeks perekonomian Indonesia meningkat sampai 5,8 persen sama dengan realitas yang dirasakan masyarakat atau benarkah bahwa kemiskinan yang ada di indonesia kini hanya tinggal 7,7 persen saja seperti yang dikatakan SBY?


PEMBANGUNAN
Sepintas, bila kita membahas tentang pembangunan di Indonesia, kata pembangunan sudah menjadi kata kunci bagi segala hal. Secara umum, kata ini diartikan sebagai usaha untuk memajukan kehidupan masyarakat dan warganya. Seringkali, kemajuan yang dimaksud terutama adalah kemajuan material. Maka pembangunan seringkali diartikan sebagai kemajuan yang dicapai oleh sebuah masyarakat di bidang ekonomi.

Menurut Arief Budiman, jika kita renungkan, pembangunan sebenarnya meliputi dua unsur pokok. Pertama, masalah materi yang mau dihasilkan dan dibagi. Kedua masalah manusia yang menjadi pengambil inisiatif yang menjadi manusia pembangunan. Namun selain itu, ternyata istilah pembangunan juga seringkali dijadikan sebagai ideologi politik yang memberikan keabsahan bagi pemerintah yang berkuasa untuk membatasi orang-orang yang mengkritiknya. Seperti pada tahun 1990, pementasan-pementasan teater koma dan pembacaan sajak oleh W.S. Rendra yang mempersoalkan nasib orang kecil yang tersingkir, dilarang. Para pemimpin redaksi surat kabar mendapat “imbauan” dari penguasa untuk tidak lagi memuat tulisan dari para pemikir yang bersikap kritis terhadap pemerintah. Atau dengan kata lain, pembangunan menjadi sebuah paham mutlak yang kita kenal dengan Developmentalisme. Namun saya katakan barangkali itu dulu, kini dalam era keterbukaan seiring terjadinya reformasi (era tambal sulam) kita berhak memiliki pandangan serta kritik terhadap pembangunan. Tentunya kritik menjadi sebuah masukan dan media bagi pencapaian pembangunan yang lebih baik pada dekade selanjutnya.


MENGUKUR PEMBANGUNAN

Dalam bukunya ‘Teori Pembangunan Dunia Ketiga’, Arief Budiman mengemukakan ada empat hal tolak ukur atau indikator yang bisa dijadikan landasan berhasil tidaknya pembangunan di suatu negara, termasuk Indonesia.

Pertama, kekayaan rata-rata. Sebuah negara dikatakan berhasil melaksanakan pembangunan bila pertumbuhan ekonomi masyarakat tersebut cukup tinggi. Dengan demikian yang diukur adalah produktivitas masyarakat atau produktivitas negara setiap tahunnya. Atau dalam bahasa teknis ekonominya produktivitas ini diukur oleh Produk Nasional Bruto (PNB) atau Gross National Product (GNP). Dengan adanya tolak ukur ini, kita bisa membandingkan negara yang satu terhadap negara lainnya. Sebuah negara yang mempunyai GNP US$1000 dianggap lebih berhasil pembangunannya daripada negara lain yang GNPnya adalah US$750. Indonesia saat ini menjadi negara dengan jumlah GNP US$ 1.600 pertahun (tahun 2006) dengan urutan di bawah negara-negara yang lebih muda, seperti Malaysia. Dengan ini, kita bisa menilai sejauh mana selama 60 tahun ini pembangunan membawa kesejahteraan bagi rakyat.

Kedua, pemerataan. GNP sebuah negara bukan satu-satunya indikator keberhasilan pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Karena bisa jadi kekayaan tersebut dimiliki tidak merata oleh penduduknya. Semisal sebagian kecil orang di dalam negara tersebut memiliki kekayaan berlimpah, sedangkan sebagian besar hidup dalam kemiskinan. Hal ini bisa menimbulkan ironi. Kadang, kita bisa melihat sebuah negara yang memiliki pendapatan per kapita tinggi namun di mana-mana kita lihat orang hidup miskin, tidak punya tempat tinggal, tidak bisa makan, dsb. Ini pula yang kemudian ternyata terjadi di Indonesia. Pada 13 Desember 2007, Forbes mempublikasikan daftar 40 orang terkaya di Indonesia. Di mana bila digabungkan seluruh kekayaan mereka, diperoleh angka US$ 38,02 milyar atau sekitar 372,4 Trilyun rupiah! Fantastis! Sekaligus menjadi sebuah paradoks yang luar biasa besar di negeri ini! Sementara mayoritas rakyat di bawah garis kemiskinan, tidak bisa menikmati akses pendidikan, tak optimal menikmati layanan kesehatan.

Ketiga, kualitas hidup. Salah satu cara untuk mengukur kesejahteraan penduduk sebuah negara adalah dengan menggunakan tolak ukur PQLI (Physical Quality of Life Index). Tolak ukur ini diperkenalkan oleh Moris yang mengukur tiga indikator yaitu: rata-rata harapan hidup sesudah umur satu tahun, rata-rata jumlah kematian bayi dan rata-rata prosentase buta dan melek huruf.

Keempat, kerusakan lingkungan. Sebuah negara yang tinggi produktivitasnya, dan merata pendapatan penduduknya bisa saja berada dalam proses untuk menjadi semakin miskin. Hal ini, misalnya karena pembangunan yang menghasilkan produktivitas tinggi itu tidak mempedulikan dampak lingkungannya. Jika alam habis terkuras maka otomatis kehidupan manusia pun terancam. Inilah pula yang kemudian saat ini melanda Indonesia. Kita bisa melihat beberapa waktu yang lalu dan hingga kini bencana terus menerus melanda Indonesia sebagai indikator bahwa alam di negara ini mengalami kerusakan parah, mulai dari pembalakan liar hingga pencemaran laut di luar kadar yang ditoleransikan.

Dari empat indikator tersebut, kita bisa menilai secara objektif bahwa negara kita memang terus berkembang, tapi tak dapat kita pungkiri bahwa pembangunan yang terjadi saat ini belum bisa dikatakan berhasil. Dengan melihat berbagai problematika yang kini terjadi, diperlukan kesungguhan luar biasa dari penguasa negeri ini jika benar-benar ingin mensejahterakan rakyat, termasuk dengan mengeliminir semua kepentingan pribadi dan golongan yang kini ternyata lebih menghegemoni di negara ini. Selain itu juga harus ada perombakan sistem secara total untuk membangun Indonesia ke arah lebih baik.
Wallahu a’lam

0 komentar:

Poskan Komentar

Ada kesalahan di dalam gadget ini